Sebagai Ketua G20, RI Menerima Komitmen Pendanaan Hingga $929,4 Miliar.

Menteri BUMN Eric Tohir mencatat kerja sama yang luar biasa dari seluruh perusahaan BUMN dan masyarakat dalam mensukseskan Presidensi G20.

Menurut Eric, banyak pihak bekerja sangat keras demi suksesnya penyelenggaraan salah satu event dunia tersebut.

Eric Tohir mengatakan selain belajar tentang keberagaman, yang terpenting adalah G20 berhasil menempatkan Indonesia setara dengan negara lain, dan ini harus dipertahankan.

“Kepresidenan G20 sangat penting untuk keberlanjutan, maka pada titik ini, Eric telah menyampaikan komitmennya untuk memperkuat dan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan bagi PT PNM, PT Pegadaian, PT BRI dan seluruh jajaran BUMN lainnya,” kata Eric dalam keterangannya, Jumat. (12.02.2022).

G20 mengkomunikasikan kepada staf BUMN pentingnya kerja sama internasional yang inklusif.

Dukungan juga diperlukan untuk meningkatkan penciptaan nilai melalui investasi inklusif yang berkelanjutan di sektor-sektor produktif seperti manufaktur, perdagangan digital, dan jasa.

Kemudian pemulihan hubungan investor asing dengan perusahaan lokal, terutama dengan perusahaan kecil dan menengah.

“Dampak kepresidenan G20 terhadap perekonomian Indonesia bukan main-main, RI telah berkomitmen mendanai sejumlah $929,4 miliar untuk sejumlah proyek infrastruktur menuju transisi energi,” ujarnya.

Arya Sinulingga, Pejabat Khusus BUMN, mengakui peran UMKM sebagai klien PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Lima dari produk unggulannya telah berhasil membuat tanda di panggung internasional dan dikreditkan dengan potensi peningkatan karir.

Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu prioritas G20 untuk meningkatkan produktivitas guna membangun kembali perekonomian rakyat.

Sebagai informasi, bentuk harmonisasi PNM mendukung ekonomi dengan jumlah nasabah hingga 29 November 2022. PNM Pada 29 November 2022, PNM menyalurkan pembiayaan sebesar Rp160,6 triliun kepada klien PNM Mekaar, dengan total 13,3 juta klien.

PNM saat ini memiliki 4213 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 provinsi, 422 kabupaten/kota dan 6158 kabupaten.