Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Menjadi Tujuan APBN 2023 Yang Mengalokasikan Rp 612 Triliun Untuk Pendidikan.

Menteri Keuangan Shri Mulyani mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan fokus pada investasi sumber daya manusia.

Sebagian APBN tahun 2023 sebesar Rp 3061 triliun akan digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kalau kita lihat anggaran pendidikan itu Rp 612 triliun. Anggaran kesehatan sebesar Rp 179 triliun. Kemudian anggaran bansos dan perlindungan sosial, termasuk subsidi, mencapai Rp 479 triliun,” ujarnya dalam Rapee Nasional KADIN 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2022).

Kemudian anggaran infrastruktur sebagai upaya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, termasuk proyek ibu kota negara nusantara yang mencapai Rp 392 triliun.

“Ini adalah empat bidang pembelajaran yang memengaruhi orang. Bagaimana stabilitas sosial terjaga, bagaimana kita tingkatkan kesehatan mereka dan bagaimana kita terus membangun infrastruktur agar perekonomian kita tetap berjalan,” kata Sri Mulyani.

Terkait infrastruktur, kata dia, membangun jalan tol akan membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

Ketika masyarakat tidak bisa menggunakan angkutan umum karena pandemi, mereka beralih ke angkutan pribadi. “Saat itu kami menyiapkan insentif agar penjualan mobil bisa kembali berjalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan secara detail alokasi anggaran dalam APBN 2023.

Menurut Kompas.com, sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri dari pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer daerah Rp305,6 triliun, dan pembiayaan Rp69,5 triliun.

“Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggaran yang diberikan oleh Menteri Kesehatan, tetapi juga anggaran sebesar Rp178,7 triliun, dimana belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah Rp60 triliun,” ujarnya. . kata , Kamis (12/1/2022).

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran bantuan sosial terkait pemberian perlindungan shock sebesar 476 triliun rupiah.

Terdiri dari anggaran pemerintah Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp 104,2 triliun untuk ketahanan pangan.

Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun.

Untuk sektor energi termasuk subsidi dan offset sebesar Rp 341,3 triliun, di antaranya subsidi offset mencapai Rp 339,6 triliun dan pengeluaran di sektor energi lainnya sebesar Rs 1,7 triliun.

“Infrastruktur tahun depan mencapai Rp 392,1 triliun, dimana Rp 211,1 triliun untuk belanja pusat, Rp 95 triliun untuk transfer ke daerah, dan Rp 86 triliun untuk pembiayaan,” kata Sri Mulyani.

“Akhirnya pertahanan dan keamanan, TNI-Polri dan semua yang menjalankannya, termasuk tahapan pemilu, mencapai Rp 316,9 triliun,” lanjutnya.