Kondisi Global Tak Menguntungkan, Gubernur BI Sebut 5 Tantangan Perekonomian Indonesia Akan Dihadapi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Varjiyo mengatakan ketidakpastian global terus mempengaruhi kondisi perekonomian setiap negara di dunia, termasuk Indonesia.

Hal tersebut sebagai imbas dari gejolak perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, eskalasi perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS), serta adanya kebijakan lockdown di China untuk menangani kasus Covid-19.

Perry mengatakan rangkaian isu tersebut akan berdampak pada perekonomian global yang tentunya harus menjadi perhatian Indonesia.

“Kita perlu mewaspadai 5 masalah ekonomi global ini. Pertama, pertumbuhan turun atau naik (karena) ancaman resesi di AS dan Eropa,” kata Perry dalam rapat tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu (30/11/2022).

Kedua, lanjut Perry, very high inflation alias inflasi tinggi. Inflasi yang tinggi didorong oleh harga energi dan pangan global.

Ketiga, adanya kecenderungan kenaikan suku bunga yang tinggi oleh US Federal Reserve System atau yang dikenal dengan The Fed diikuti oleh bank sentral negara lain.

Keempat, dolar AS diperkirakan akan tetap sangat kuat. Tekanan ini akan mendevaluasi mata uang negara lain, termasuk terhadap rupiah.

Dan kelima, uang adalah segalanya. Fenomena ini memicu penarikan dana oleh investor global yang cenderung menarik dana dari negara berkembang dan menyimpan dananya di kendaraan investasi yang likuid.

Untuk itu, guna menjaga ketahanan ekonomi, Bank Indonesia menekankan sinergi dan inovasi sebagai kunci dalam menghadapi gejolak global.

Optimisme pemulihan ekonomi perlu diperkuat dengan tetap mewaspadai penyebaran ketidakpastian global, termasuk risiko stagflasi (perlambatan ekonomi dan inflasi tinggi) bahkan reflasi (kontraksi ekonomi dan inflasi tinggi).

“Hal ini mempertimbangkan risiko penyesuaian pertumbuhan ekonomi global dan lintas negara yang dapat terjadi jika tingkat fragmentasi politik dan ekonomi yang tinggi terus berlanjut dan diperlukan lebih banyak waktu untuk pengetatan kebijakan moneter guna menekan inflasi di masing-masing negara,” kata Perry.